Sambangi LPP Semarang, Plt Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasikan KUHP & UU Pemasyarakatan Terbaru

    Sambangi LPP Semarang, Plt Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasikan KUHP & UU Pemasyarakatan Terbaru
    Dok. Humas Kanwil

    SEMARANG - Plt Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dr. Dhahana Putra memberikan Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pemasyarakatan serta Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Perempuan Semarang, Selasa (24/01).

    Dalam pemaparannya, Dhahana menjelaskan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

    “Undang-Undang ini terdiri dari 99 Pasal dan 11 Bab. Ini menjadi suatu tonggak sejarah pergeseran tentang pemasyarakatan, karena kini pemasyarakatan tidak hanya terkait post ajudikasi tapi juga pre ajudukasi, ” ujarnya.

    “Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memberikan titik tekan yang luar biasa terkait pondasi sistem pemasyarakatan. Dimana pemasyarakatan dianggap sebagai sub sistem program pidana karena mengatur status pemasyarakatan hingga tujuan pemasyarakatan, ” sambung Dhahana.

    Dalam konteks pembinaan, ia mengungkapkan bahwa Undang-Undang yang baru disahkan pada 3 Agustus 2022 itu memberikan otonomi penuh terhadap pembinaan WBP dengan tidak bergantung kepada lembaga lain lagi.

    Selanjutnya, Dhahana menjelaskan korelasi terkait KUHP dengan Pemasyarakatan yakni dari segi tujuan pembinaan yang sejalan, seperti rehabilitasi upaya untuk memperbaiki Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lebih baik, memberi suatu tanggung jawab kepada WBP atas perbuatannya, dan memperbaiki hubungan sosial antara WBP dan masyarakat.

    Tampak mengikuti kegiatan, Direktur Eksekutif Human Right Resource Center Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Cahyani Suryandani, Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan Teknologi Informasi Budi Yuliarno, Kepala Lapas Kelas IIA Perempuan Semarang Kristiana Hambawani beserta jajarannya.

    kemenkumham jateng lpp semarang
    RIO BANI RYANDINO

    RIO BANI RYANDINO

    Artikel Sebelumnya

    Wamenkumham Prof Eddy : KUHP Baru Tidak...

    Artikel Berikutnya

    Siap Menuju WBK WBBM, Lapas Slawi Tanda...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Korupsi CSR BUMN untuk UKW, LBH Pers Indonesia Minta PWI dan Dewan Pers Dibubarkan
    Dr HaCe, Anda Humoris atau Honoris?
    Komplotan Oknum Koruptor di PWI Segera Dilaporkan ke APH, Wilson Lalengke Minta Hendry dan Sayid Dicekal
    Tenggelam Demi Bendungan, Desa Leluhur Dayak Kenyah akan Hilang demi Energi IKN
    Yang Tidak Dikatakan Jokowi soal Ibu Kota Baru, Buka Mata!

    Ikuti Kami